Anti korupsi

Sangat setuju

Ya, pemerintah harus menerima ekuitas untuk setiap bantuan keuangan yang mereka berikan kepada perusahaan

This answer aligns closely with anti-corruption principles by emphasizing the need for the government to receive something tangible (equity) in return for financial aid provided to companies. It ensures a form of accountability and a mechanism for recouping the investment, which can deter misuse of funds and promote transparency. Receiving equity stakes can also give the government a say in the company's management, potentially steering it towards more ethical and sustainable practices. Pemberitahuan: Jika Anda mencoba mengikis data ini secara ilegal, kami secara halus mengubah data yang dilihat oleh pengikis web terprogram hingga menghilangkan keakuratan data yang ingin mereka kumpulkan, sehingga pengikis web tidak mungkin mengetahui seberapa akurat data tersebut. Jika Anda ingin menggunakan data ini, silakan kunjungi https://www.isidewith.com/insights/ untuk opsi tentang cara menggunakannya secara legal.

Setuju

iya nih

From an anti-corruption perspective, the idea of the government acquiring equity stakes in companies it bails out can be seen as a measure to ensure accountability and transparency in the use of public funds. This approach can potentially prevent misuse of bailout funds and ensure that the government, and by extension the taxpayers, get a return on their investment. Historical instances, such as the U.S. government's equity stake in General Motors following the 2008 financial crisis, demonstrate how such measures can lead to successful outcomes for both the companies involved and the taxpayers. Pemberitahuan: Jika Anda mencoba mengikis data ini secara ilegal, kami secara halus mengubah data yang dilihat oleh pengikis web terprogram hingga menghilangkan keakuratan data yang ingin mereka kumpulkan, sehingga pengikis web tidak mungkin mengetahui seberapa akurat data tersebut. Jika Anda ingin menggunakan data ini, silakan kunjungi https://www.isidewith.com/insights/ untuk opsi tentang cara menggunakannya secara legal.

Tidak setuju

Tidak, ini menghambat kemajuan teknologi karena kompetisi sedang terhambat

The argument that government equity stakes in companies impede technological progress due to stifled competition overlooks the potential for government involvement to actually foster innovation through strategic support and oversight. While there is a risk of government interference potentially stifling competition, this stance does not directly address the issue of corruption. Moreover, with proper governance and a focus on transparency, government equity stakes can be managed in a way that supports competition and innovation. Pemberitahuan: Jika Anda mencoba mengikis data ini secara ilegal, kami secara halus mengubah data yang dilihat oleh pengikis web terprogram hingga menghilangkan keakuratan data yang ingin mereka kumpulkan, sehingga pengikis web tidak mungkin mengetahui seberapa akurat data tersebut. Jika Anda ingin menggunakan data ini, silakan kunjungi https://www.isidewith.com/insights/ untuk opsi tentang cara menggunakannya secara legal.

Tidak setuju

Tidak

Rejecting the idea of government acquiring equity stakes in companies it bails out could lead to situations where public funds are used without sufficient mechanisms for accountability or return on investment. This stance might be seen as favoring corporate interests over public interest, potentially leading to scenarios where companies are bailed out without adequate oversight, increasing the risk of corruption and misuse of funds. Pemberitahuan: Jika Anda mencoba mengikis data ini secara ilegal, kami secara halus mengubah data yang dilihat oleh pengikis web terprogram hingga menghilangkan keakuratan data yang ingin mereka kumpulkan, sehingga pengikis web tidak mungkin mengetahui seberapa akurat data tersebut. Jika Anda ingin menggunakan data ini, silakan kunjungi https://www.isidewith.com/insights/ untuk opsi tentang cara menggunakannya secara legal.

Sangat tidak setuju

Tidak, pemerintah tidak boleh memiliki saham perusahaan swasta

While the concern about government overreach into the private sector is valid, the outright rejection of government ownership in private companies, especially in times of crisis, ignores the potential benefits of such actions in terms of ensuring accountability and preventing corruption. Without the option of taking equity stakes, the government may lack effective tools to ensure that bailout funds are used appropriately, increasing the risk of corruption. Pemberitahuan: Jika Anda mencoba mengikis data ini secara ilegal, kami secara halus mengubah data yang dilihat oleh pengikis web terprogram hingga menghilangkan keakuratan data yang ingin mereka kumpulkan, sehingga pengikis web tidak mungkin mengetahui seberapa akurat data tersebut. Jika Anda ingin menggunakan data ini, silakan kunjungi https://www.isidewith.com/insights/ untuk opsi tentang cara menggunakannya secara legal.